Deskripsi Program

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-231/PMK.03/2019 tentang Pedoman Administrasi Perpajakan bagi Instansi Pemerintah telah menetapkan standar baru dalam pengelolaan kewajiban perpajakan instansi pemerintah daerah yang menuntut tingkat kepatuhan dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Bimbingan Teknis Administrasi Perpajakan tahun 2025 dirancang sebagai respons strategis terhadap kebutuhan ASN untuk menguasai implementasi regulasi perpajakan yang kompleks namun fundamental bagi tata kelola keuangan instansi yang transparan dan akuntabel.

Program pelatihan ini memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme administrasi perpajakan yang harus diterapkan oleh instansi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemotongan, pemungutan, dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peserta akan memperoleh kompetensi teknis dalam mengelola sistem administrasi perpajakan yang efektif, mulai dari proses identifikasi objek pajak hingga pelaksanaan pelaporan berkala yang akurat dan tepat waktu.

Pelatihan ini menjadi sangat relevan mengingat kompleksitas regulasi perpajakan yang terus berkembang dan tuntutan akuntabilitas yang semakin ketat dalam pengelolaan keuangan publik. Peserta akan dibimbing untuk memahami integrasi antara sistem administrasi perpajakan dengan sistem keuangan instansi secara komprehensif, sehingga dapat menciptakan mekanisme pengendalian internal yang robust dan mendukung transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan Pelatihan

Program Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas ASN dalam melaksanakan administrasi perpajakan instansi pemerintah daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam PMK-231/PMK.03/2019. Peserta akan memperoleh kompetensi dalam mengelola seluruh aspek kewajiban perpajakan instansi, mulai dari pemotongan dan pemungutan pajak hingga penyusunan laporan perpajakan yang memenuhi standar kepatuhan dan akuntabilitas.

Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mitigasi risiko perpajakan, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan, dan mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang mendukung perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan kewajiban perpajakan instansi. Peserta akan mampu menciptakan sistem tata kelola perpajakan yang profesional dan sesuai dengan prinsip good governance dalam administrasi pemerintahan.

Gambaran Umum Materi

Modul Fundamental Regulasi dan Kewajiban Perpajakan Instansi menguraikan secara komprehensif ketentuan dalam PMK-231/PMK.03/2019 dan implikasinya terhadap operasional instansi pemerintah daerah. Peserta akan mempelajari klasifikasi kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh instansi, mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak dalam berbagai transaksi pemerintah, serta prosedur penyetoran dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan regulasi. Pembahasan mencakup analisis mendalam mengenai objek pajak dalam konteks aktivitas pemerintahan, identifikasi subjek pajak yang relevan, dan penerapan tarif pajak yang tepat sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan oleh instansi.

Modul Sistem Administrasi dan Dokumentasi Perpajakan memfokuskan pada penguasaan teknik pengelolaan dokumen perpajakan yang sistematis dan akuntabel. Peserta akan mempelajari prosedur penerbitan bukti pemotongan pajak, pengelolaan sistem dokumentasi elektronik, dan integrasi administrasi perpajakan dengan sistem keuangan instansi. Materi mencakup teknik penyusunan register perpajakan, pengelolaan database transaksi pajak, dan implementasi sistem arsip perpajakan yang mendukung kemudahan akses dan audit. Pembahasan juga mencakup penerapan teknologi digital dalam administrasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan kewajiban perpajakan instansi.

Modul Implementasi Tata Kelola dan Mitigasi Risiko menguraikan strategi pengembangan sistem pengendalian internal untuk administrasi perpajakan yang robust dan berkelanjutan. Peserta akan mempelajari teknik identifikasi dan penilaian risiko perpajakan, pengembangan mekanisme pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi ketidakpatuhan, serta implementasi sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Materi mencakup prosedur audit internal untuk administrasi perpajakan, teknik penyusunan laporan compliance yang komprehensif, dan koordinasi dengan instansi pengawas dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.